Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat pada 2022. Menyikapi kebijakan front loading itu, pemerintah menargetkan penyaluran bansos bisa dituntaskan dalam akhir Februari 2022. Kali ini, seluruh manfaat bansos bagi masyarakat yang membutuhkan diberikan dalam bentuk uang tunai.
Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan beberapa program bansos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp414 triliun. Bansos ini terdiri dari bansos reguler lewat Kementerian Sosial (Kemensos) yang dicairkan pemerintah tiap tahun maupun bansos yang dicairkan dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.
Khusus bansos melalui Kemensos, pemerintah menyiapkan dana hingga Rp154,76 triliun dalam klaster perlindungan masyarakat. Bansos yang menggunakan anggaran tersebut, yakni program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM sebesar Rp28,7 triliun, dan Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp45,1 triliun.
Di luar itu ada bansos yang disalurkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp27,2 triliun. Lalu ada bansos tunai bagi 10 juta KPM sebesar Rp12,02 triliun (Rp200 ribu per bulan selama enam bulan).
Kemudian disiapkan juga Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta sebesar Rp7,1 triliun (Rp200 ribu per bulan selama enam bulan). Program tersebut merupakan usulan dari daerah untuk menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak akibat pembatasan kegiatan selama pandemi.
Di luar itu, pemerintah juga menggulirkan bansos berupa Kartu Prakerja Rp11,0 triliun. Selanjutnya, dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp5,6 triliun, cadangan perluasan Rp36,16 triliun, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp8,1 triliun selama enam bulan, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp9 triliun.
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator penyaluran bansos secara nasional berharap penyaluran selesai Maret 2022 ini, khususnya bansos Kemensos. “Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbudristek agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring, Kamis (17/2/2022).
Menko PMK meminta data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai dalam bulan ini. Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula, aparat TNI/Polri juga diminta untuk menjaga percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit dijangkau.
Sosialisasi juga ditekankan oleh Menko PMK agar dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bansos yang dikelola Kemensos yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial,” kata Muhadjir.
Langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap I disalurkan oleh bank dimulai 21 Februari 2022. Sementara itu, untuk percepatan salur bansos, khusus untuk Program Sembako disalurkan tunai melalui PT Pos Indonesia jumlahnya rapel Januari--Maret 2022. Salur sembako mulai 22 Februari 2022.
Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur. Seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40 persen BLT desa.
Masyarakat Punya Pilihan
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako untuk 2022 dapat dicairkan secara tunai guna percepatan penyaluran. Dana bansos langsung rapel selama tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret) sebesar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat.
"Untuk percepatan penyaluran bantuan, untuk triwulan pertama kami melakukan transfer langsung," ujar Mensos Risma, Minggu (20/2/2022).
Mekanisme pencairan bantuan itu oleh PT Pos Indonesia, tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran. Petugas Pos bisa mengantarkan bansos itu ke rumah keluarga penerima.
Tahun Anggaran 2021, pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos sebesar Rp102,5 triliun. Sebesar 2,1 persen dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022. Penyaluran dipercepat karena masih ada sekira 3 juta KPM pada tahun lalu belum bisa mencairkan dana itu.
Keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Pasalnya, banyak KPM menerima bantuan dalam bentuk paket. Yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standar.
Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang, seperti beras atau paket sembako. Dengan model bansos tunai diharapkan memudahkan masyarakat mencari barang yang memang dibutuhkan.
Untuk meningkatkan akurasi salur bansos, Mensos menyatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data. Mengingat data begitu dinamis. "Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya," imbuhnya.
Karena itu, Menteri Risma meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dan menyelaraskannya dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Adapun, penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan langsung melalui top up ke rekening masing-masing KPM. "Mulai minggu depan yang PKH bisa langsung mencairkan untuk yang triwulan pertama," kata Risma.
Di desa Plaosan sendiri, hingga artikel ini terbit, Pemerintah Desa bersama pihak terkait sudah mencairkan bansos kepada kurang lebih 200 masyarakat yang terdata selama 3 gelombang.
